Buku Saku Tata Cara Perhitungan TKDN

Ringkasan Program Kerja Tahun Anggaran 2023

Laporan Akuntabilitas Tahun Anggaran 2022

Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023

Rencana Strategis Pusat P3DN 2020 - 2024

Program Kerja Pusat P3DN Tahun Anggaran 2023

Kehadiran buku saku edisi kedua ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan akan informasi terkait kebijakan Program P3DN yang semakin meningkat seiring dengan banyaknya pengadaan barang/jasa yang mensyaratkan
penggunaan produk bersertifikat TKDN.

Kehadiran buku saku ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan akan informasi terkait kebijakan Program P3DN yang semakin meningkat seiring dengan banyaknya pengadaan barang/jasa yang mensyaratkan penggunaan produk bersertifikat TKDN.

Buku ini disusun untuk memberikan informasi kepada seluruh stakeholder mengenai penerapan peraturan penggunaan produk dalam negeri mulai dari proses hingga realisasi dari perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
Buku ini bisa menjadi pedoman bagi stakeholder dalam meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri melalui penilaian besaran capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) dari produk yang digunakan pada pengadaan barang/jasa pemerintah.

Sebagai dampak dari globalisasi dan liberalisasi perdagangan, pembangunan industri dan perdagangan di Indonesia dihadapkan pada suatu tantangan yaitu persaingan yang semakin tajam. Dengan adanya Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), liberalisasi perdagangan dalam APEC pada tahun 2010 untuk Negara maju dan tahun 2020 untuk Negara berkembang, dan skema CEPT dalam rangka AFTA-ASEAN pada tahun 2003, maka gerak perdagangan dunia akan semakin dinamis dan cepat.
HKI tidak hanya semata-mata masalah teknis hukum tapi juga menyangkut kepentingan ekonomi. Pelanggaran HKI di samping dapat menimbulkan kerugian terhadap Negara, penemu, masyarakat juga membawa dampak terhadap hubungan ekonomi, sosial budaya, hukum dan bahkan dapat menimbulkan ketegangan politik antar Negara.